Senator Dailami Apresiasi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ingatkan PR Besar

Cendekia Terkini

Presiden  Prabowo Subianto. Foto : Ist.

JAKARTA, KABAR MUSLIM- Senator DPD RI asal DKI Jakarta, Dailami Firdaus, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun terakhir telah menunjukkan capaian positif, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Namun, Dailami mengingatkan masih ada pekerjaan rumah (PR) besar yang perlu segera dibenahi, mulai dari penegakan hukum yang konsisten hingga efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ekonomi Stabil, Tapi Pemerataan Masih Jadi PR

Menurut Dailami, capaian ekonomi Indonesia yang tetap stabil di tengah ketidakpastian global menjadi bukti bahwa fondasi ekonomi nasional cukup kuat.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat sektor pangan, hilirisasi sumber daya alam, dan industri dalam negeri.

“Stabilitas ekonomi ini menjadi modal penting. Namun, pemerintah perlu memastikan agar pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu,” ujar Dailami kepada Kabar Muslim, Selasa (21/10/2025).

Ia menekankan pentingnya pemerataan manfaat ekonomi, agar pembangunan tidak hanya menumpuk di pusat-pusat pertumbuhan besar, melainkan juga menjangkau masyarakat bawah dan daerah terpencil.

Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Tapi Minta Pengawasan Ketat

Menyoroti program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), Dailami menyebut kebijakan ini merupakan langkah visioner dalam upaya mengatasi persoalan gizi anak dan kemiskinan ekstrem.

“Program MBG sangat bagus secara konsep. Tapi pelaksanaannya harus diawasi agar tepat sasaran, transparan, dan tidak membebani fiskal daerah,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan bebas dari penyimpangan.

Kesejahteraan Harus Dirasakan Secara Nyata

Dailami mengingatkan bahwa kesejahteraan rakyat tidak cukup diukur dari bantuan sosial, melainkan dari sejauh mana masyarakat mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan layak.

“Kesejahteraan bukan hanya soal bantuan sosial, tapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perumahan layak,” ujarnya.

Secara khusus, ia menyoroti pentingnya memperluas akses pendidikan hingga perguruan tinggi tanpa terkendala ekonomi.

“Pendidikan bisa menjadi tangga peningkatan kesejahteraan keluarga. Dan guru juga harus semakin disejahterakan,” kata Dailami.

Ingatkan Soal Penegakan Hukum dan Integritas Aparat

Meski mengapresiasi banyak capaian, Dailami menilai penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Ia berharap ke depan tidak ada lagi kesan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

“Hukum harus jadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan. Pemerintah harus menegaskan komitmennya menegakkan keadilan bagi semua,” ucapnya.

Apresiasi Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

Dailami juga menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo yang membentuk Kementerian Haji dan Umrah, sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan teknis dan mempersingkat waktu tunggu calon jemaah.

“Saya kira ini kebijakan dan keinginan mulia karena ibadah haji termasuk dalam rukun Islam,” ujarnya.

Dukung Good Governance dan Reshuffle jika Diperlukan

Senator asal Jakarta ini turut mendukung ketegasan Presiden Prabowo dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menilai reshuffle kabinet bukan hal tabu jika memang ada menteri yang tidak sejalan dengan visi pemerintahan.

> “Saya senang Pak Prabowo tegas terhadap menteri-menteri yang ‘nakal’. Reshuffle bukan tabu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” katanya.

Optimistis Menuju Indonesia Emas 2045

Dailami menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membawa Indonesia menuju kemajuan yang berkeadilan, selama tetap membuka ruang kritik dan memperkuat sinergi dengan semua pihak.

> “Satu tahun pertama ini sudah menunjukkan arah yang baik, tetapi ke depan harus lebih fokus pada tata kelola, pemerataan, dan penegakan hukum yang konsisten. Visi Indonesia Emas 2045 jangan hanya jadi slogan, tapi kenyataan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *