Oleh: M. Dawam Rahardjo*
Di antara lipatan sejarah Indonesia, ada nama yang kini terdengar seperti gema yang makin memudar: Masyumi.
Bagi generasi muda, ia mungkin hanya serpihan kecil di buku pelajaran, samar di antara istilah “ekstrem” atau “fundamentalis”. Sebuah cap yang menutup banyak kisah sebenarnya, kisah tentang partai modern, nasional, dan progresif yang pernah membentuk fondasi awal republik muda ini.
Namun sejarah, seperti halnya lanskap yang diukir sungai selama berabad-abad, tidak pernah sesederhana garis-garis hitam dan putih. Dan di balik kabut penilaian masa kini, Masyumi berdiri sebagai salah satu pilar besar Indonesia modern, meski kemudian disingkirkan dan dicap sebagai “terlarang”.
Riwayat yang Dipudarkan Waktu
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Masyumi dibubarkan. Tetapi orang sering lupa bahwa tak ada satu pun partai sezamannya yang bertahan hidup. PNI, NU, PSI, PKI—semuanya dibubarkan, semuanya ikut digulung oleh dinamika politik yang keras dan penuh kecurigaan.
Bahkan keterlibatan dalam PRRI/Permesta bukan hanya dilakukan partai, tetapi juga mengikutsertakan unsur-unsur militer.
Namun sebelum badai itu datang, Masyumi pernah berdiri sebagai kekuatan yang benar-benar nasional, dengan basis pendukung merata dari Aceh hingga Sulawesi.
Di saat partai-partai besar lain terkungkung oleh geografis dan identitas kedaerahan—PNI di Jawa Tengah, NU di Jawa Timur, PKI di kantong-kantong tertentu—Masyumi menjangkau seluruh nusantara.
Dalam lanskap politik awal republik, ini adalah prestasi yang tak banyak ditandingi, bahkan oleh partai-partai besar masa kini.
Sebuah Partai Modern dalam Republik yang Masih Belia
Masyumi lahir sebagai respon atas Maklumat Wakil Presiden No. X, membuka jalan bagi pembentukan partai-partai politik setelah Proklamasi.
Pada masa ketika Indonesia masih meraba model demokrasi yang cocok bagi dirinya, Masyumi tampil sebagai partai yang modern dan rasional.
Sebelum terpecah oleh keluarnya PSII (1947) dan NU (1951), Masyumi mencoba mempersatukan seluruh aliran Islam dalam satu gerakan politik yang tidak sektarian.
Dipimpin oleh intelektual Muslim,.priyayi religius, kiai berpendidikan modern—Masyumi berbeda dari stereotip politik keagamaan yang kerap muncul dalam benak banyak orang hari ini.
Para Negarawan yang Menggerakkan Republik
Sejumlah nama besar dalam sejarah Indonesia mengakar kuat dalam tubuh Masyumi.
• Sjafruddin Prawiranegara pernah menjadi Pejabat Presiden RI ketika pusat pemerintahan jatuh ke tangan Belanda pada 1948.
• Mohammad Natsir, Dr. Sukiman, dan Burhanuddin Harahap memegang jabatan Perdana Menteri dalam pergantian kabinet era parlementer.
Langkah-langkah mereka bukan sekadar catatan politik, tetapi turut mengubah arah republik:
Perjanjian Roem–Royen
Tokoh Masyumi, Mohammad Roem, memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan yang membuka jalan menuju Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan RI pada tahun 1949.
Mosi Integral Natsir
Dalam salah satu momen politik paling penting abad ke-20 di Indonesia, Natsir mengajukan gagasan yang membubarkan negara federal warisan Belanda dan mengembalikan Indonesia ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jejak dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia Modern
Dalam dunia ekonomi, Masyumi meninggalkan jejak panjang.
– Sjafruddin Prawiranegara bukan hanya pejabat presiden, tetapi juga otak di balik banyak kebijakan ekonomi awal republik:
– Penerbitan ORI, mata uang pertama Republik Indonesia.
– Gagasan nasionalisasi De Javasche Bank, yang kemudian menjadi Bank Indonesia.
– Kebijakan uang ketat anti-inflasi.
– Pembukaan pintu investasi asing melalui regulasi formal.
– Prioritas pada pertanian, swasembada pangan, dan industri kecil.
– Sistem anggaran berimbang, yang kelak menjadi fondasi kebijakan ekonomi Orde Baru.
– Bahkan kabinet-kabinet yang dipimpin tokoh Masyumi dikenal sebagai “kabinet ahli”—model awal technocracy Indonesia—jauh sebelum istilah itu populer.
Dan dalam hal penyelenggaraan Pemilu pertama Indonesia, Kabinet Burhanuddin Harahap mencatat sejarah dengan pemilu paling LUBER dan JURDIL yang diakui independen, sebuah standar yang sulit dicapai kembali selama era Orde Baru.
Jembatan dengan PSI dan Partai Katolik
Dalam percaturan politik, Masyumi dikenal memiliki kedekatan dengan PSI dan Partai Katolik. Ketiga partai ini memiliki fondasi gagasan yang sama: keyakinan pada demokrasi, sikap antikomunis, orientasi ekonomi yang modern dan berpihak pada pembangunan.
Frans Seda, tokoh besar Partai Katolik, bahkan mencatat bahwa Masyumi adalah mitra yang paling jujur dan dapat dipercaya, lebih daripada PSI.
Tokoh-tokoh seperti Roem dan Sjafruddin menjalin hubungan pribadi yang hangat dengan pemimpin Katolik dan Kristen.
Ini adalah wajah lain Masyumi yang jarang disorot: Partai Islam yang menjadi jembatan antaragama pada masa awal republik.
Akhir yang Pahit, Warisan yang Tak Terhapus
Akhir kisah Masyumi berujung pada pelarangan politik dan garis hitam dalam narasi sejarah resmi.
Namun warisan intelektual, politik, dan ekonominya tetap melekat dalam bangunan republik: sistem negara kesatuan, bank sentral, pemilu demokratis pertama, gagasan ekonomi modern, hingga pendekatan technocratic dalam pemerintahan.
Masyumi mungkin sudah dibubarkan, tetapi pengaruhnya mengalir di sungai sejarah Indonesia, diam-diam membentuk kontur politik dan ekonomi bangsa.
Dan seperti banyak kisah dalam sejarah—terutama yang terlupakan, ia menunggu untuk dibaca kembali, dipahami kembali, dan mungkin dihargai kembali***
*Catatan Redaksi:
Tulisan ini merupakan penjabaran ulang dari esai M. Dawam Rahardjo berjudul “Masyumi” yang pertama kali dipublikasikan di Majalah Ummat, No. 10, Tahun I, 13 November 1995, dan ditulis ulang oleh Redaksi Kabar Muslim dengan gaya feature sejarah untuk memudahkan pembaca memahami konteks dan pemikiran yang disampaikan penulis asli.
