Mohammed bin Salman (MbS), Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi ketika bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto : Bloomberg.
RIYADH, KABAR MUSLIM– Menjelang kunjungan resmi Mohammed bin Salman (MbS), Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi ke Washington DC yang direncanakan pada 18 November, terdapat perubahan arah diplomasi yang cukup dramatis.
Dalam sorotan global, Riyadh menegaskan: normalisasi dengan Israel hanya bisa terjadi jika ada “jalur yang kredibel menuju negara Palestina”. Tanpa itu: tidak akan ada pengakuan.
Garis Merah MbS
Pada inti pernyataan resmi Kerajaan Saudi: Normalisasi hubungan dengan Israel tidak akan dilaksanakan sebelum terbentuknya negara Palestina yang merdeka.
Konflik di Gaza serta kemarahan publik Arab membuat prospek “berjabat tangan” antara MbS dengan pemimpin Israel menjadi radioaktif secara politik bagi Riyadh.
Kepada Washington, Riyadh menyampaikan bahwa mereka memegang “tiket emas geopolitik”: legitimasi Arab bagi Israel tak bisa dijual murah.
Artinya: Washington bisa saja mengharap momen “foto bersama” dan berita perdamaian besar — namun Saudi punya kartu veto yang jelas.
Washington: Aduan Ambisi & Realita
Sementara itu, pihak Amerika yang diwakili oleh Donald Trump terus mendorong Saudi agar bergabung dengan kesepakatan diplomasi Timur-Tengah (misalnya perpanjangan dari Abraham Accords). Tapi Riyadh memberi sinyal bahwa hal itu tidak dapat dilepaskan dari “jalan menuju Palestina”.
Dalam negosiasi yang dibicarakan di balik layar, disebutkan bahwa paket yang ditawarkan ke Saudi bukanlah sekadar pengakuan terhadap Israel, melainkan lebih ke kerjasama pertahanan dan ekonomi besar—yang ternyata telah diturunkan skopnya: lebih banyak perjanjian simbolik, bukan jaminan penuh.
Faktor Perang Gaza & Tekanan Publik Arab
Konflik yang terus berjalan di Gaza Strip memainkan peran sentral:
Saudi menilai bahwa publik Arab melihat normalisasi dengan Israel sebagai pengkhianatan terhadap Palestina jika tidak diimbangi dengan kemajuan nyata.
Riyadh juga aktif menolak ide-ide yang dianggap mengabaikan hak Palestina seperti rencana resettlement atau “pengambilalihan” wilayah Gaza oleh AS.
Dengan demikian, MbS tidak bisa tampil sekadar sebagai “tamu kehormatan” di Gedung Putih, tetapi sebagai pihak yang memegang kendali utama dalam menetapkan syarat.
Dampak & Arti Strategis
Beberapa implikasi penting yang muncul:
– Harga normalisasi naik: Kerajaan Saudi menetapkan bahwa pengakuan terhadap Israel tidak gratis—melainkan harus ada “roadmap” yang bisa dilihat dan dibuktikan ke publik Arab.
– Hubungan AS-Saudi bergeser: Posisi bahwa AS membutuhkan Saudi setidaknya sama pentingnya dengan Saudi membutuhkan AS, semakin mengemuka.
– Pelunakan paket pertahanan: Alih-alih perjanjian pertahanan besar yang nyata, fokus teralihkan ke kerjasama yang lebih kecil atau modular.
Saat MbS memasuki Gedung Putih tanggal 18 November nanti, ini bukan sekadar kunjungan kenegaraan. Ini adalah pertaruhan diplomasi: apakah Saudi akan mengizinkan normalisasi dengan Israel atau menunggu hingga syarat-syarat Palestina dipenuhi.
Dengan tegas Saudi menyampaikan: “Tidak ada Palestina, tidak ada perdamaian” — dan bukan sebaliknya
